izin usaha perkebunan iup dikeluarkan oleh. 6. izin usaha perkebunan iup dikeluarkan oleh

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak. 35/PUU-X/2012. K/HK. Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan. Lengkapi data profil perusahaan. 18. Keputusan para bupati ini menyusul proses evaluasi izin perkebunan sawit di Papua. Jika permohonan izin usaha tambang Anda disetujui Dinas ESDM akan mengeluarkan dan menerbitkan SK Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Hak Guna Usaha (HGU) 12. Kesanguppan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. Izin Usaha Perkebunan ( IUP) 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Kantor badan Pertanahan Nasional adalah pnerbit HGU Perkebunan yang. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. 000 atau 1:50. Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham. unsri. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/2009 s. 140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“ Permentan 26/07 ”), Izin Usaha Perkebunan (“ IUP ”) diterbitkan untuk perusahaan perkebunan yang memiliki lahan perkebunan seluas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih. 078 izin usaha pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 34. Ditjen Perkebunan, karena bersifat lintas Kementerian/Instansi Pusat dan daerah," kata Heru. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 2. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud diatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda. Menyorot pertanyaan Anda, pertambangan emas masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. 10. 448 hektar HGU perkebunan. PART III “TUMPANG TINDIH PERIZINAN ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HGU PERKEBUNAN” Dari tulisan sebelumnya yang akan membahas tentang pokok permasalahan kenapa bisa terjadinya tumpang tindih perizinan antara HGU Perkebunan dan IUP Pertambangan. t. pertambangan mineral-batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Undang Nomor 23 tahun 2014 . 18. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud diatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5. Pasal 9Pelanggaran perizinan oleh perusahaan perkebunan sawit ini diperparah dengan praktik konsesi yang enggan membayarkan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3). (1) Jenis pelayanan ijin yang ditangani oleh Badan terdiri dari: 1. 13. 1. dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota; b. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IUP dan IUPK tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Bupati Jayapura mengeluarkan keputusan Nomor 188. Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Pengaduan Pelayanan. untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 7. Melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih. 3. Surat Izin Apotik Baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 000,-/thn;19. BUPATI KAYONG UTARA. Perusahaan perkebunan yang dimaksud adalah. Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Pasal 19 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebut, Hak Guna Usaha diberikan kepada: Warga Negara Indonesia; dan. Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. Bangun Nusa Indah Lampung oleh: MARLINA, 1212011198 Terbitan: (2016) ; PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH. Waktu pembuatan SIUP juga berbeda. pertama dikeluarkan oleh pemerintah kolonial belanda disebut indische mijnwet 1899. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan. Aturan moratorium Inpres Nomor 8 Tahun 2018 diteken Presiden Jokowi pada 19 September 2018. Gugatan atas pencabutan izin memang bukan hal baru, pada 2017 lalu Kementerian ESDM setidaknya menerima gugatan dari 20 perusahaan yang dicabut izin pertambangannya. 2. perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling. Oleh karena itu Sanksi atas tidak dimilikinya Izin Usaha Perkebunan diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. Izin lokasi yang telah berakhir dapat diperpanjang. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud. Akhir 2003, Surya Darmadi, memohon pada Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman—juga terdakwa dalam perkara ini—agar perusahaan-perusahaan kebun sawitnya, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari, dapat izin lokasi dan izin usaha perkebunan. usaha perkebunan. Perusahaan tersebut tidak bisa mengajukan perizinan baru di masa moratorium sawit. Besarnya pengaruh kelapa sawit bagi masyarakat membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menetapkan IUP kelapa sawit. Izin Usaha Perkebunan (lUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 0 sesuai dengan surat BKPM Nomor. Tentang perusahaan yang sudah ada sekarang dan belum mengurus IUP dan IUPB, menurut Wisnu, tetap dikenakan kewajiban yang sama. Izin palsu tersebut diduga dikeluarkan oleh bupati baru tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan oleh pejabat daerah sebelumnya. Misalnya seperti yang terjadi yaitu overlapping atau tumpang tindih penggunaan HGU Perkebunan dan Izin Usaha Pertambangan. Seharusnya, sebelum mendapatkan IUP, PT SCP sudah lulus uji AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Kalimantan. RIDWAN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta; 58. 1) mulai tanggal 04 November 2019 menggantikan sistem OSS v. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan pertambangan menurut UU No. Biaya. Proses AMDAL perusahaan juga harus selesai dan 37 Greenpeace, ―Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua‖, 2021, Greenpeace International, Amsterdam. 000. p. Guidance: Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut, UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 45 (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan: a. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:[21] a. 12. com. Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling. 326. KETENTUAN PERIZINAN Perda No. Adapun hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 serta kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 95Beberapa perusahaan yang izin pelepasan hutannya dicabut juga memiliki izin lain yang dikeluarkan oleh instansi lain: IUP – izin usaha perkebunan; dan HGU – hak guna usaha. See Full PDF Download PDF. 57. 10. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan a. Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha perkebunan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas. com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait pentingnya perizinan usaha perkebunan. Hal ini, kata Bahlil, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PeraturanPeradilan Tata Usaha Negara. Oleh: Fitri Novia Heriani. 0. SK : Persyaratan 1. 689,93 hektar masih poses pencabutan. 01. 357/Kms/HK. ac. 856,86 hektar yang sudah dicabut dan 43. Lihat Juga. Izin Usaha obat hewan; f. Izin Usaha Perkebunan ( IUP ) dan izin usaha untuk budidaya ( IUP-B ) dengan klasifikasi sebagai berikut: Usaha Perkebunan Berskala Kecil dengan Luas 25 Ha s/d 1. 4/2009 s. Fax/Telp. 140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. 19. Pada bulan Juli 2017, masyarakat memenangkan satu kasus pengadilan namun kalah pada kasus yang lainnya, sehingga semua aktor berada dalam kelimbungan hukum, karena pengadilan memutuskan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan adalah tidak legal, namun Hak Guna Usaha (HGU) mereka legal. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait kewenangan Kepala Daerah menerbitkan izin usaha perkebunan di hutan adat, mekanisme perizinan usaha perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia konsekwensi yuridis izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah di hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang ditandatangani dan bermaterai Rp. Izin mendirikan bangunan – dalam hal ini setiap orang dan atau badan hukm dalam mengajukan. Hak Guna Usaha pada dasarnya merupakan hak untuk mengusahakan secara langsung Tanah Negara dengan jangka waktu tertentu guna Perusahaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Pasal 28 Ayat 1 UU. 1. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintergrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 21 TAHUN 2022 (PROYEK) - Keputusan Menteri Nomor 147. [41]; Izin Usaha Perkebunan (IUP) di tingkat kabupaten atau provinsi [42];. Berdasarkan pasal 29 UU Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalianSurat Edaran Dirjen Pajak, SE - 27 /PJ/2017. Ijin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat; 2. Setelah peninjauan amdal, barulah perusahaan perkebunan dapat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan (IUP). ”. Permasalahan izin terkait bisnis perkebunan kelapa sawit merupakan permasalahan administrasi yang termasuk ke dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan. 26. 1. 000 sebelum dapat melaksanakan kegiatannya. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian. Pasal 10 (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha budidaya perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akati melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 046 hektare, kemudian ada tambahan 19 IUP sehingga total menjadi 2. 078 rekomendasi pencabutan IUP. Izin terbit. (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi. Sanksi Tidak Memiliki Hak Guna Usaha Pada Lahan Perkebunan. Izin Usaha Perkebunan . Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur. dengan Peraturan Bupati. 156. 4 (2022). MH. 61/PMK. Adapun subjek HGU menurut Badan Pertanahan Nasional adalah luas 5 hektare – 25 hektare untuk Warga Negara Indonesia (WNI). 11. SIUP sendiri merupakan surat izin yang harus dikantongi oleh pelaku usaha untuk mengesahkan dan melegalkan usaha Anda. Bacaan 2 Menit. 2. air untuk kegiatan usaha. 47 Ha, sedangkan 89 IUP dikeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) diatur dalam keputusan menteri yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai konteks saat perubahan dilakukan. 732) 2. 5 (lima) Hari Kerja. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. KETIKA IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) BERSINGGUNGAN KAWASAN HUTAN Oleh : Sri Sultarini Rahayu Auditor pada Inspektorat IV Kementerian Kehutanan Perkebunan merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar. 08-52-2017-1882 an. 140/9/2013 disebutkan bahwa “Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA BUPATI KAYONG UTARA Menimbang : a. Hubungi Smartlegal. 126. 2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. B. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal: 6. Konten Premium. Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Rekomendasi kesesuaian dengan. Oleh Lidia Faiza Jasmine 181 kali. 1 Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Formulir SPOP PBB P5L (yang sebelumnya P3L) mengalami perubahan dengan diberlakukannya PMK No. 000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri usaha perkebunan- memfasilitasi ganguan usaha perkebunan yang terjadi terhadap - masyarakat dan pelaku usaha - pembinaan dan pengawasan perkebunan oterkaitan 1. Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa melalui proses AMDAL. Izin Prinsip Usaha Industri Perkebunan adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan yang. 1. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) 1: Akte pendirian perusahaan: 2:. 21 TAHUN 2022 (PROYEK) PERMENKO NO. Izin Usaha Perkebunan (IUP)/ Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)/ Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 11. 000 hektare. Hal 32Heri Wijayanto, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Papua Barat menyatakan, sampai 2019 ada 18 perusahaan sudah mendapat izin usaha perkebunan (IUP) di Papua Barat dengan luas 490. 3 Koperasi. Foto oleh James Askew/Planet Labs. untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Fotokopi Kartu Tanda. Jokowi mengeluarkan Inpres No. 1. Ketentuan izin usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Permentan 05/2019). memiliki izin usaha baik berupa IUP, IUP-B, dan/atau. 191 hektar. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat. Penerapan Sistem Online Single Submission Versi 1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian. IUP atau Izin Usaha Pertambangan . Surat permohonan bermeterai 2. Catatan Amar: M E N G A D I L I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN - 10 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan studi- studi kasus dalam volume ini, maka uraian mengenai IUP dalam analisis hukum ini akan dibatasi hanya untuk periode dari tahun 1991/1992 sampai dengan sekarang. 17. [1] Terdapat 3 bentuk usaha. 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta PMK 61/2021 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan. Perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan (IUP) dengan luas 250 hektar . Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota; Izin lokasi dari.